Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi luar biasa untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Namun, satu tantangan besar yang terus menghantui dunia usaha dan investasi adalah tindakan dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang sering mengganggu iklim bisnis. Tindakan ini tidak hanya merugikan para pengusaha, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam berbisnis di Indonesia.
Dalam hal ini, Partai Golkar—sebagai salah satu partai besar di Indonesia—telah menegaskan posisinya dengan mendukung penindakan tegas terhadap ormas yang mengganggu. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa ormas yang terlibat dalam pemerasan, kekerasan, atau ancaman terhadap investor atau pengusaha harus diberi sanksi yang tegas agar tidak merusak iklim investasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.
Golkar dan Komitmennya pada Iklim Usaha yang Kondusif
Golkar, sebagai partai yang memiliki basis massa yang luas dan pengaruh politik yang signifikan, telah lama dikenal sebagai pendukung kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro-investasi dan pro-pengusaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Golkar aktif mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, mulai dari kemudahan berusaha hingga perbaikan regulasi yang mengurangi hambatan birokrasi.
Sebagai contoh, Golkar mendukung penuh program Omnibus Law, yang mengedepankan penyederhanaan regulasi dan memberi kepastian hukum bagi investor. Namun, meskipun regulasi dan kebijakan pemerintah terus diperbaiki untuk mendukung investasi, tindakan ormas yang mengganggu masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan.
Menurut Airlangga Hartarto, ormas yang meresahkan dunia usaha biasanya menggunakan kekerasan, ancaman, atau bahkan pemerasan untuk mendapatkan keuntungan dari pengusaha. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan dalih melindungi bisnis tertentu, namun kenyataannya justru merusak citra Indonesia di mata investor, baik domestik maupun asing.
Ormas Pengganggu: Fenomena yang Meresahkan Dunia Usaha
Tindakan ormas yang mengganggu iklim usaha di Indonesia bukanlah hal yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai ormas sering kali terlibat dalam kasus pemerasan atau pemungutan liar terhadap pengusaha, terutama yang menjalankan usaha di sektor-sektor strategis seperti perdagangan, perhotelan, dan industri manufaktur. Para pelaku ormas ini kadang-kadang mengancam akan menutup usaha, melakukan aksi demonstrasi, atau bahkan kekerasan jika pengusaha tidak memenuhi tuntutan mereka.
Kasus yang mencuat adalah sejumlah tindakan ormas yang terlibat dalam pemalakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sedang berkembang. Pemalakan ini sering dilakukan dengan mengatasnamakan “perlindungan” atau “bantuan sosial”, namun kenyataannya adalah upaya untuk mendapatkan uang dari pengusaha yang ketakutan akan gangguan dan ancaman yang bisa merusak bisnis mereka.
Bahkan di beberapa daerah, tindakan ormas ini menjadi lebih ekstrem, dengan kekerasan fisik terhadap pekerja atau pemilik usaha. Hal ini menambah ketidakpastian dan rasa takut di kalangan para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Indonesia.
Penindakan Tegas sebagai Solusi
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penindakan terhadap ormas yang mengganggu usaha dan investasi harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Golkar mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menangkap dan memberi sanksi kepada ormas yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan dunia usaha.
Menurutnya, keberadaan ormas yang menyimpang ini tidak hanya merusak iklim investasi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian sosial yang dapat memperburuk kondisi ekonomi. Jika tidak segera diberantas, fenomena ini akan semakin mengganggu dan menjauhkan investor dari Indonesia.
Golkar berpendapat bahwa aparat hukum, terutama Polri dan TNI, perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawasi aktivitas ormas di lapangan. Mereka juga mendesak agar pemerintah memastikan penegakan hukum yang konsisten dan transparan, sehingga tidak ada ruang bagi ormas-ormas yang melanggar hukum untuk terus berkembang.
Selain itu, Golkar juga mengusulkan agar ada regulasi yang lebih tegas mengenai organisasi masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana, agar tindakan mereka bisa dihentikan lebih cepat dan lebih efektif. Dengan demikian, pengusaha dan investor akan merasa lebih aman dan percaya diri dalam menjalankan usahanya.
Dampak Positif Penindakan Tegas bagi Iklim Usaha
Penindakan tegas terhadap ormas yang mengganggu investasi dan usaha tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi praktik pemerasan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun internasional. Ketika dunia usaha melihat bahwa pemerintah serius menanggulangi masalah ormas yang meresahkan, mereka akan lebih berani untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Keberhasilan dalam memberantas ormas-ormas pengganggu ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama di sektor yang membutuhkan stabilitas dan kepastian hukum. Pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan UMKM, startup, serta investasi asing langsung (FDI) yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Selain itu, penindakan terhadap ormas yang mengganggu iklim usaha juga akan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi dan tindakan premanisme sering kali dikaitkan dengan ketidakpastian yang menghambat perkembangan sektor bisnis. Dengan memastikan bahwa tindakan seperti ini ditanggapi secara serius, Indonesia dapat mengubah persepsi ini dan menjadi tujuan investasi yang lebih menarik.
Tantangan dalam Penindakan Ormas yang Mengganggu
Meskipun dukungan terhadap penindakan tegas terhadap ormas sangat kuat, hal ini juga menghadirkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Indonesia memiliki ribuan ormas yang tersebar di seluruh wilayah, dan tidak semua ormas terlibat dalam kegiatan yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memisahkan ormas yang memang berorientasi pada kegiatan sosial atau keagamaan yang sah dari ormas yang terlibat dalam praktik ilegal atau kekerasan.
Selain itu, ada juga tantangan dalam pendidikan masyarakat mengenai bahaya praktik ormas yang meresahkan. Banyak pengusaha, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau, belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas dan hak-hak mereka dalam berbisnis. Sosialisasi mengenai hal ini menjadi sangat penting agar mereka tidak mudah terjebak dalam intimidasi atau pemerasan dari ormas.
Pemerintah juga harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan hak-hak kebebasan berorganisasi, sehingga penindakan yang dilakukan tidak dianggap sebagai pembungkaman terhadap ormas yang sah dan memiliki tujuan positif.
Kesimpulan: Menjamin Iklim Investasi yang Sehat
Penindakan tegas terhadap ormas yang mengganggu iklim investasi dan usaha adalah langkah yang sangat tepat, tidak hanya untuk mengurangi praktik pemerasan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman dan stabil di Indonesia. Dengan komitmen kuat dari partai politik besar seperti Golkar, serta dukungan dari aparat penegak hukum, Indonesia memiliki peluang untuk membangun reputasi sebagai negara yang ramah bagi investor.
Namun, tantangan masih tetap ada. Keberhasilan penindakan tegas bergantung pada kemampuan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memisahkan ormas yang sah dengan yang merugikan, serta dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan iklim usaha yang bersih dan bebas dari ancaman.
Jika langkah ini dapat diterapkan secara efektif, Indonesia akan semakin dikenal sebagai tempat yang tepat bagi investasi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga : Liverpool Bernapas Lega, Jenderal Lapangan Tengah Masih Kerasan di Anfield
